Stok Oksigen Menipis, Salehuddin: Kaltim Harus Dapat Perhatian Lebih Pusat

DIALEKTIS.CO, Samarinda – Lonjakan kasus terkonfirmasi positif di Kaltim terus meningkat. Hal ini pun memicu tingginya angka masyarakat yang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman), akibatnya kelangkaan oksigen pun mulai terjadi di Kaltim.

Berdasarkan hasil tinjauan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadir Effendy di Balikpapan pada, Selasa(27/7/2021) kemarin, disebutkan bahwa Kaltim mengalami defisit oksigen sebanyak 15 Ton perharinya.

Maka dari itu, Ketersediaan oksigen di Kaltim diperkirakan hanya bertahan 2 Minggu ke depan. Hal ini pun dibenarkan Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Untuk melakukan pengisian oksigen kita harus melakukan koordinasi ke Makassar melalui Gubernur Sulawesi Selatan dan memakan waktu yang lama untuk pendistribusiannya,” ungkap Isran.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin angkat bicara, menurutnya pemerintah daerah harus mendesak pemerintah pusat untuk mendapat perhatian lebih.

Pasalnya saat ini Kaltim merupakan daerah terkonfirmasi positif terbesar di luar Jawa- Bali.

“Pemerintah daerah harus mendesak pemerintah pusat agar Kaltim dapat perhatian lebih, apalagi kemarin Pak Muhadjir Menko PMK sudah meninjau langsung ke Balikpapan,” terang Salehuddin dikonfirmasi, Rabu( 28/7/2021).

Meski begitu, Salehuddin juga mengingatkan seluruh Kepala Daerah di Kaltim, agar menyiapkan langkah-langkah antisipasi, guna tetap memastikan oksigen tetap berada di pasaran.

“Dengan kondisi sekarang perlu ada langkah antisipasi kabupaten/kota dan provinsi bagaimana mengantisipasi kosongnya jumlah oksigen,” papar Mantan Ketua DPRD Kukar ini.

Salehuddin berharap, agar pemerintah daerah maupun legislatif Kaltim yang ada di DPR RI bisa melakukan komunikasi dan koordinasi. Agar Kaltim bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Apalagi dengan data terkonfirmasi kasus harian yang cukup tinggi.

“Kita berharap pemerintah daerah dan anggota legislatif kita di DPR RI bisa melakukan lobbi-lobbi kebijakan, agar Kaltim bisa diperhatikan penanganan kasusnya,” pungkasnya. (Mfa/Yud)