Dialektis.co, Bontang – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) memberikan pandangan kritis terhadap realisasi belanja daerah Kota Bontang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Meskipun realisasi belanja mencapai angka 92,74 persen dari total anggaran, Fraksi ADB menilai efektivitasnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Sekretaris Fraksi ADB, Arfian Arsyad, dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu (11/6/2025), mengungkapkan bahwa total belanja daerah tahun 2024 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp3,36 triliun lebih. Dari angka tersebut, realisasi yang tercapai sebesar Rp3,11 triliun lebih.
“Angka ini memang menunjukkan serapan anggaran yang cukup tinggi. Namun kami mempertanyakan sejauh mana belanja tersebut memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,” kata Arfian dalam penyampaian pandangan Fraksi ADB.
Ia menegaskan, sejumlah program dan kegiatan yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru tidak dianggarkan, atau jika dianggarkan, nilainya dinilai belum memadai. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD ke depan.
Fraksi ADB mendorong agar pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak semata-mata menonjolkan pencapaian persentase serapan anggaran, melainkan lebih mengedepankan aspek kualitas dan dampak nyata dari belanja daerah.
“Pertanyaan sederhana yang perlu dijawab: apakah realisasi anggaran 92,74 persen ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan banjir? Jika belum, maka harus ada evaluasi serius terhadap arah belanja kita,” tegasnya.
Fraksi ADB juga menyoroti berbagai isu yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bontang, seperti peningkatan kualitas air PDAM, pengentasan narkoba, serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang layak.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi ADB meminta Wali Kota Bontang dan jajaran untuk lebih peka terhadap dampak krisis ekonomi yang masih membayangi sebagian masyarakat.
“Banyak warga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah perlu hadir melalui program-program yang tepat sasaran untuk membantu masyarakat bertahan dan bangkit dari tekanan ekonomi,” ujarnya.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi ADB menekankan pentingnya belanja daerah yang berskala prioritas dan berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar angka di atas kertas. (Mira/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post