Sejarah Panjang Rakyat Pati Melawan Pajak, Mulai dari Kerajaan Demak

Dialektis.co – Aksi besar 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, benar-benar menyita perhatian publik.

Bukan, sekedar karena digelar jelang hari kemerdekaan atau endingnya yang berakhir ricuh. Tapi, soal isu kenaikan pajak yang mencekik rakyat.

Cukup mengejutkan. Di saat banyak wilayah, masyarakat masih berkutat isu sektarian dan rasisme. Rakyat Pati, tampil berbeda. Lebih maju.

Penelusuran sederhana Redaksi, didapati ternyata rakyat Kota Kacang itu memang memiliki jejak sejarah panjang terhadap perlawanan kenaikan pungutan pajak.

Pertama, pada ±1500-an – terjadi protes masyarakat Pati terhadap Kerajaan Demak atas pajak hasil bumi yang memberatkan (kenaikan ±30% dari tahun sebelumnya). Terjadi pada era Tombronegoro.

Kedua, pada tahun 1540-an – perlawanan setoran pajak ke Demak (kenaikan kuota ±20%). Rakyat Pati, Kemudian mengalihkan dukungan ke Kerajaan Pajang. Terjadi pada era Ki Penjawi.

Ketiga, pada 1620-an – Perlawanan Pajak Era Sultan Agung, Mataram (upeti beras naik ±40%). Pati menolak kewajiban setor beras besar-besaran. Teejadi di era Adipati Pragola I.

Keempat, pada 1627–1628 – Pemberontakan Pajak Besar Pati (kenaikan ±50%). Penolakan membayar upeti ke Sultan Agung karena beban berat. Terjadi pada era Adipati Pragola II (anak Pragola I).

Kelima, pada 1670-an – Perlawanan kewajiban pajak. Terjadi pada era Pragola III (Anak Pragola II) kepada Amangkurat I yang semena-mena (kenaikan ±35%).

Keenam, pada 1740 – Perlawanan pajak dan anti-VOC (kenaikan bea perdagangan ±25%). Dilakukan oleh pengikut Sunan Kuning (Mataram) di Pati.

Ketujuh, pada 1741–1743 – Geger Pecinan. Rakyat Pati ikut menyerbu pos VOC yang memungut pajak tinggi (kenaikan pajak pelabuhan ±40%). Dilakukan oleh pengikut Untung Surapati di Pati.

Kelapan, pada 1811–1816 – Era Daendels dan Raffles. Pajak tanah diberlakukan ketat (kenaikan ±30% sewa tanah per tahun), perlawanan lokal muncul. Tokoh: Ki Kromo Pati.

Kesembilan, pada 1830 – Cultuurstelsel, pajak tanah diubah menjadi kewajiban tanam paksa (beban setara ±66% hasil panen). Petani Pati melakukan mogok tanam

Kesepuluh, 1880-an – Perlawanan Pajak Kolonial (kenaikan ±25% pajak tanah & hasil bumi). Tokoh : Ki Samin Surosentiko.

Kesebelas, pada 1942–1945 – Perlawanan masyarakat Pati atas Pajak Romusha Jepang memungut “pajak tenaga” (kerja paksa ±60 hari/tahun).

Kedua belas, pada 1948 – Agresi Militer Belanda II, Penolakan pajak darurat perang oleh Belanda (kenaikan ±20% setoran pangan).

Ketiga belas, pada 1965–1966 – Perlawaman Pajak untuk Stabilitas Orde Baru (kenaikan ±15% dari hasil panen).

Keempat belas, pada 1998 – Tuntutan Reformasi Pajak dan Korupsi (pungutan liar rata-rata ±10% dari harga jual). Oleh Aktivis mahasiswa dan Petani Pati.

Kelima belas, teranyar pada 2025 ini. Penolakan masyarakat atas kenaikan Pajak PBB-P2 (kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ±250%).

Hal ini menunjukkan, rakyat Pati memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap tarif pajak.

Kenaikan pajak yang melampaui batas wajar hingga 250% tersebut, menjadi yang tertinggi terjadi di Kabupaten Pati.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo tersebut dinilai keterlaluan. Bahkan Penjajah Belanda dinilai juga enggak sekejam itu.

Hingga memicu gelombang besar demonstrasi masa rakyat Pati berdiri tegak menolak penindasan di sektor pajak dari masa kemasa. (*).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.