DIALEKTIS.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal FBR menyoroti lambannya Pemerintah Kota Bontang dalam memproses kegiatan, imbasnya tahun ini dua paket Bantuan Keuangan (Bankeu) batal tender.
“Kalau tender jangan dengan waktu mepet. Akibatnya masyarakat yang dirugikan, sebab pembangunan jadi terhambat,” cecarnya saat melancarkan intrupsi dalam Paripurna Raperda APBD 2022, Selasa (19/10/2021).
Lebih jauh, Faisal mengingatkan anggaran Benku dan DAK tidak mudah didapatkan daerah. Untuk itu harus dimaksimalkan, sebab dapat membangun dengan tidak membebani APBD Kota.
Dicontohkannya, sejumlah paket pekerjaan pengentasan kawasan kumuh dari dana DAK Pusat yang total mencapai Rp 23 miliar di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan.
Namun, disayangkan tahun ini pengerjaannya sangat kurang dari harpan. Lantaran lelang mepet, sehingga menghasilkan pemenang tender yang dinilai kurang layak.
“Bu Sekda tolong jadi perhatian, disaat ada anggaran dari Benkeu dan DAK pusat harus dikawal dengan cepat. Jangan sampai seperti ini lagi, kita sudah dibantu Benkeu dan DAK tapi seperti kita sia-siakan,” cecarnya.
Menurutnya proses pemilihan pemenang tender pun bermasalah. Ia menuding kontraktor pemenang tidak memiliki cukup modal sehingga proses pengerjaan begitu lambat dan terancam tak mampu diselesaikan tepat waktu.
Kata dia, hasil kerja bantuan akan menjadi penilaian tersendiri oleh Kementrian untuk kembali menggelontorkan bantuan.
“Masih banyak kawasan pesisir yang perlu kita bangun, seperti Bontang Kuala, Berbas. Tapi kalau kerjaan yang ini (Selambai) tidak selesai, waduh. Akan jadi catatan, kita akan sulit dapat DAK lagi,” keluhnya.
Menanggapi itu, Wakil Wali Kota, Najirah menyampaikan hal itu akan menjadi evaluasi bersama. Penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun dalam waktu dekat akan dilakukan. (Yud/DT).
