Mulai Senin Bontang Terapkan PPKM, Simak Sejumlah Ketentuannya

DIALEKTIS.CO – Pemerintah Kota Bontang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), mulai Senin (18/1) besok.

Aturan pembatasan aktivitas ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota No 188.65/80/DINKES/2021 tentang pemberlakuan PPKM untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) di Kota Bontang.

Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berlaku selama dua pekan, hingga Ahad 31 Januari 2021.

“Ini bukan pelarangan, tapi sifatnya pembatasan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami lonjakan,” tegas Sekretaris Daerah Bontang Aji Erlynawati saat rapat koodinasi bersama Forkopimda, Sabtu (16/1/2021).

Diketahui, sebelumnya saat puncak gelombang pertama pandemi, pada 27 Agustus 2020. Wali Kota Bontang juga telah menerbitkan Perwali Nomor 21/2020 tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Kedua kebijakan ini menjadi pijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat.

Dengan diberlakukan PPKM, adapun pembatasannya antara lain :

1. Pembatasan aktivitas kantor dengan menerapkan skema 75 persen bekerja dari rumah atau WFH, dan 25 persen bekerja di kantor, dengan pemberlakukan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat.
2. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan, seperti

• Pembatasan kegiatan restoran, rumah makan, warung, kafe, serta angkringan dan sejenisnya, dengan skema pembatasan kapasitas sebesar 25 persen untuk makan dan minum di tempat.
• Pembatasan jam oprasional untuk pusat perbelanjaan atau mal, jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 20.00 Wita.
• Penutupan sementara, fasilitas umum, tempat hiburan, tempat kebugaran atau ketangkasan, sarana olahraga dan usaha sejenis termasuk area publik milik Pemerintah daerah yang dipergunakan oleh pelaku UKM.

3. Mengizinkan sektor kontruksi tetap beroperasi 100 persen, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
4. Mengizinkan rumah ibadah tetap beraktivitas, dengan membatasi kapasitasnya sebesar 50 persen dan tetap menerapkan prokes yang lebih ketat.
5. Pengaturan pemberlakuan pembatasan resepsi, seperti

• Bagi calon pengantin (catin) yang akan melaksanakan acara pernikahan, sebelum pelaksanaan kegiatan diminta untuk mengajukan surat permohonan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) terlebih dahulu.
• Durasi acaranya maksimal dilaksanakan selama dua jam sejak dimulai hingga berakhirnya acara dengan kapasitas tamu undangan paling banyak 20 orang.
• Panitia acara juga diminta untuk melakukan pendataan terhadap tamu yang hadir dan selalu menerapkan prokes ketat saat acara berlangsung.

6. Pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perwali Bontang Nomor 21 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya. (Yud/DT).

Baca juga: Bontang Berlakukan Perwali Protokol Kesehatan

Baca juga: Perwali Protokol Kesehatan, Tak Taat Izin Usaha Bisa Dicabut Sementara