Dialektis.co – Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad turut menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.
Menurutnya momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 harusnya dapat menjadi ajang konsolidasi menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
Ancama PHK di sektor pertambangan ini merupakan tantangan serius yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Momentum May Day ini harus menjadi pengingat bahwa di tengah gelombang PHK yang terjadi. Negara melalui pemerintah daerah wajib hadir melindungi pekerja,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Sebagai legislatif yang membidangi ketenagakerjaan. Komisi A disebut memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan terhadap pekerja tetap terjaga.
Baginya, PHK di sektor tambang ini berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.
Banyak pekerja yang kehilangan sumber penghasilan sehingga berpotensi menambah beban sosial di daerah.
Lebih jauh Arfian mendorong agar perusahaan tetap memperhatikan hak-hak pekerja yang terdampak PHK, termasuk pemberian pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.
Politisi Gelora itu juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemutusan hubungan kerja.
Komisi A DPRD Bontang, lanjutnya, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan agar tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah mitigasi. Seperti pelatihan kerja dan penguatan sektor usaha kecil, guna menampung tenaga kerja yang terdampak PHK.
“Ke depan, kami di Komisi A akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar berpihak kepada pekerja, terutama di tengah kondisi sulit seperti sekarang,” pungkasnya. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post