Dialektis.co, Jakarta 10 Juni 2026 – Di tengah gema “Indonesia Maju” yang terus disuarakan, pemerintah Prabowo-Gibran dinilai menunjukkan keseriusan nyata menerjemahkan jargon itu menjadi kerja lapangan.
Hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu menjadi bukti keberanian membalik arah pembangunan agar kembali ke rel konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan SMUK, Ahmad Zaki, menyampaikan apresiasi atas komitmen Istana mengembalikan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ironi lama tentang negeri kaya sumber daya tapi rakyat belum sejahtera kini mulai dibongkar.
Presiden berani memotong rantai rente, menertibkan konsesi yang merugikan, dan memastikan negara hadir sebagai penguasa cabang produksi penting, bukan sekadar penonton atau stempel legalitas.
Karpet merah kini digelar bagi investasi yang berkeadilan. Investor yang mau membangun pabrik, menyerap tenaga kerja lokal, dan patuh pada hilirisasi disambut baik.
Sementara masyarakat adat dan buruh tidak lagi diposisikan sebagai penonton di atas tanah leluhurnya sendiri.
Negara hadir melalui skema kemitraan, UMKM naik kelas, serta jaminan hak dan pelindungan bagi warga.
Tokoh Pergerakan Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono, memberikan catatan apresiatif yang tajam.
Jabo menegaskan bahwa musuh terbesar bangsa untuk maju dan makmur adalah imperialisme, oligarki, dan para koruptor.
Di saat Presiden bertekad melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, justru upaya itu kerap disabotase oleh kepentingan segelintir pihak.
Kini Istana melawan balik. Imperialisme modern yang dulu masuk lewat regulasi pasar bebas kini dihadang dengan keberanian kebijakan pro-nasional.
Oligarki yang dulu mendapat proteksi sistem kini ditertibkan agar tidak lagi menjadi makelar kekayaan negara.
Koruptor yang mempertebal rekening segelintir elite kini dikejar tanpa kompromi.
“Bangsa Indonesia harus sadar, bangkit dan melawan. Revolusi sudah dimulai dari Istana, mari kita sambut dan menangkan,” ujar Agus Jabo.
Penegakan hukum yang menyeret elite politik dan pengusaha bukan tanda negara gagal, melainkan tanda negara berani dan hukum mulai berwibawa.
Politik biaya tinggi juga sedang diurai lewat efisiensi anggaran dan transparansi agar kebijakan lahir untuk rakyat yang memilih di TPS, bukan untuk balas budi.
Kompas pembangunan kini diputar kembali menuju komitmen para pendiri bangsa. Pemerintah didorong terus mengaudit konsesi tambang, energi, dan perkebunan agar sesuai hajat hidup orang banyak.
Lembaga penegak hukum dan politik didorong bersih dari intervensi kelompok rente. Regulasi yang memberi celah imperialisme ekonomi dan swastanisasi brutal dihentikan.
Kedaulatan pangan serta industri strategis dikembalikan ke tangan negara untuk kemakmuran rakyat.
Indonesia maju diukur dari seberapa penuh piring nasi di meja rakyat kecil, bukan dari tebalnya saldo rekening para pemburu rente.
Komitmen Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menegakkan Pasal 33 UUD 1945 adalah kiblat baru republik.
“Tugas kita sebagai rakyat dan relawan adalah mendukung, mengawal, dan memenangkan revolusi dari Istana ini. Merdeka!,” pungkasnya. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post