Koalisi Dosen Unmul Nilai Keberpihakan Presiden dalam Pilpres 2024 Bahayakan Demokrasi

DIALEKTIS.CO – Giliran Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) yang menyatakan sikap menuntut pemerintah menghentikan tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi.

Mereka mengecam dugaan aparatur negara yang tidak netral, hingga keberpihakan dan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden serta menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak transparan dan terbuka.

Hal itu dinilai, membahayakan demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98.

Lawan Tiran Kekuasaan, Selamatkan Demokrasi

Dalam rilisnya, mereka menilai demokrasi di negeri ini dalam ancaman bahaya. Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik.

Mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.

Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.

Bagi mereka, situasi ini menuntut tanggungjawab untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual.

“Hatta dalam Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia menyebut jika tugas kaum intelektual tidak hanya memupuk ilmu pengetahuan dalam kepalanya, tapi juga berdiri paling depan untuk kepentingan kemanusiaan,” tulis mereka.

“Kata Sukarno, jangan jadikan kepalamu seperti perpustakaan, pergunakan pengetahuanmu untuk kemanusiaan. Jadilah intekektual publik.” tegasnya.

Masih dalam rilisnya, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) menyatakan sikap sebagai berikut :

Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.
Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.
Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.
Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan. (Rls).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah instal aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.