DIALEKTIS.CO, – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengingatkan pemerintah terkiat potensi badai fiskal yang mungkin saja terjadi kedepannya terhadap keuangan daerah.
Menurutnya, postur APBD yang sangat bergantung pada dana bagi hasil memiliki dampak luar biasa, jika sektor industri yang menjadi penopang ekonomi Kota Bontang sejauh ini tidak lagi beroperasi. Seperti PT Badak.
Kabar Badak LNG akan diambil alih oleh Pertamina sudah didengar para legilator. Perusahaan konsorsium itu rencananya tak lagi mengelola gas alam cair, pun sampai sekarang belum tahu nasib setelah perusahaan diambil alih BUMN.
Untuk itu, Pemkot Bontang dituntut supaya segera berinovasi untuk menciptakan kemandirian fiskal sesegera mungkin.
“Sebab, apabila Bontang tak lagi mengelola gas jatah Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini jumlah fantastis akan terpangkas,” terang Rustam, Jumat (1/12/2023).
Rustam mengatakan, untuk saat ini pemerintah hanya menanti rencana pemerintah pusat dalam pengelolaan aset-aset usai Badak tak lagi berkuasa.
Makanya, sudah seharusnya Pemkot bersiap mencari alternatif pendapatan lain tak lagi bergantung dari DBH.
Sampai saat ini, harapan Kota Bontang bisa mandiri secara fiskal seperti masih jauh panggang dari api.
Sampai saat ini pendapatan daerah masih didominasi dari dana transfer pusat sekitar 88 persen. Dari Rp 2,5 triliun pendapatan, hanya 12 persen dari hasil pungutan Pemkot Bontang.
Bahkan nilai itu merosot dari tahun lalu yang mencapai 14 persen menyumbang ke APBD Bontang.
Tak heran DPRD Bontang menyebut pendapatan yang besar saat ini bukan karena kerja keras pemerintah daerah, melainkan ‘hadiah’ dari pusat untuk daerah pengolah dan penghasil Sumber Daya Alam (SDA). (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post