DIALEKTIS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masih adanya belanja anggaran pemerintah yang belum optimal. Hal itu terjadi karena cara penganggaran pemerintah daerah belum banyak yang tepat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor BPKP, Rabu (14/6).
Presiden memberikan contoh dalam pengembangan usaha mikro di sebuah kabupaten sebesar Rp 2,5 miliar. Namun, dari jumlah itu, Rp 1,9 miliar anggaran untuk honor, ATK, snack, rapat, dan perjalanan dinas.
Lalu, ada juga pembangunan balai penyuluh pertanian di sebuah kabupaten yang anggarannya Rp 1 miliar. Namun, dari jumlah itu, Rp 734 juta diantaranya untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.
Selanjutnya, terkait anggaran stunting. Jokowi mencontohkan, anggaran stunting Rp 10 miliar. Namun yang benar-benar digunakan untuk penanganan stunting seperti pembelian telur ayam dan daging ayam tidak sampai Rp 2 miliar.
Sisanya, lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat dan lainnya.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan, masih banyaknya kemiskinan di suatu daerah. Namun anggaran untuk perlindungan sosial di daerah tersebut kurang dari 1%.
Oleh karena itu, Jokowi meminta cara penggunaan anggaran mesti tepat sasaran agar berdampak langsung ke masyarakat.
“Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul,” ujarnya, dilansir dari nasional kontan.
Jokowi menyebut, untuk mendapat penerimaan negara dari pajak, PNBP, royalti, dan hal lainnya terbilang sulit. Sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN maupun APBD harus produktif. (Nasional Kontan).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah instal aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post