Dilaektis.co, Bontang – Enam fraksi yang menyetujui pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2024 menjadi Perda.
Dua fraksi tercatat paling vokal dalam memberikan evaluasi: Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) dan Fraksi Gerindra.
Fraksi ADB menyampaikan sembilan poin catatan terhadap pelaksanaan anggaran tahun lalu. Di antaranya terkait efisiensi program, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Sementara Fraksi Gerindra mengajukan enam rekomendasi. Fokus utama mereka adalah optimalisasi serapan anggaran, peningkatan belanja modal produktif, dan perbaikan sistem pelaporan keuangan daerah.
“Rekomendasi dari dua fraksi ini sangat tajam dan menyentuh sektor-sektor yang krusial. Ini menjadi alarm agar Pemkot Bontang segera melakukan perbaikan,” ungkap Rustam, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bontang, Senin (23/6/2025).
Baca juga: Ingatkan Potensi Kerugian Negara, Rustam Desak Pemkot Segera Tindaklanjuti Catatan BPK
Selain dua fraksi tersebut, Fraksi PKS–NasDem dan Fraksi PKB masing-masing menyampaikan empat catatan. Fraksi PDI Perjuangan mengajukan lima catatan, dan Fraksi Golkar menyerahkan tiga poin rekomendasi.
Sementara, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam rapat paripurna tersebut menyambut baik semua masukan yang diberikan DPRD.
Ia menyatakan, dokumen Raperda yang telah disetujui akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk proses evaluasi.
“Ini penting. Supaya program pemerintah sinkron dengan DPRD,” tutupnya. (Mira/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post