Dialektis.co
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home KABAR PARLEMEN DPRD Bontang

DPRD Bontang Panggil Dinkes, Manajemen Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan, Ada Apa?

Redaksi by Redaksi
December 4, 2023
DPRD Bontang Panggil Dinkes, Manajemen Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan, Ada Apa?
Share on FacebookShare on Twitter

DEALEKTIS.CO – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris, angkat bicara perihal pelayanan fasilitas kesahatan (Faskes) yang kerap dikritik pasien BPJS.

Persoalan tersebut menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Kami berulang kali mendengar keluhan masyarakat yang merasa pelayan di faskes sangat buruk. Ini perlu disikapi, karena berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” kata Abdul Haris dalam rapat bersama, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan beberapa perwakilan rumah sakit di Bontang, Senin (4/12/2023).

Menurutnya salah satu penyebabnya adalah peserta BPJS Kesehatan tidak terbagi secara proporsional di fakses yang ada.

Dampaknya antrean berobat sangat panjang. Contohnya, di Faskes Klinik Pratama Satelit 1 yang dikelola Rumah Sakit PKT. Semestinya hal tersebut diatur.

“Bayangkan saja orang sakit, mau berobat mengantre sampai ber jam-jam. Bukannya sehat malah bisa tambah sakit,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kabid Pelayanan Masyarakat Dinkes Bontang, Akhmad Hamid mengatakan, sejauh ini pelayanan di fakses pemerintah berjalan sesuai prosedur tetap yang telah ditentukan.

Meski demikian ia tidak menampik masih ada keluhan masyarakat dan hal tersebut akan dievaluasi. Semisal, terkait antrean saat berobat.

Menurutnya persoalan tersebut muncul lebih karena masyarakat belum memahami cara pengambilan nomor urut dengan sistem online, melalui mobile jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diluncurkan pemerintah.

Kemudian pemerintah tidak diperkenankan, untuk membatasi atau menghalangi masyarakat memilih fakses yang diinginkan.

“Itu hak dari peserta BPJS,” terangnya.

Menambahkan penyataan Akhmad, Kepala BPJS Kesehatan Kota Bontang Laliy Sumiati mengungkap masalah-masalah pelayanan dapat diselesaikan jika masyarakat juga berperan aktif melaporkan kepada pihaknya.

Saat ini pelaporan bisa dilakukan melalui aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menjelaskan dalam layanan online itu peserta BPJS bisa mengubah Faskes, atau sekedar mengambil nomor antrean saat berobat.

“Semua sudah dipermudah sekarang. Namun masyarakat belum banyak memahami fungsi aplikasi JKN ini,” bebernya.

Maka dari itu, ia berharap pemerintah juga membantu pihaknya untuk memasifkan pemanfaatan aplikasi tersebut. (*).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1  kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: dprd bontangPOPULISME
ShareTweetShare
Previous Post

Sapto Setyo Pramono Dukung Relokasi Pedagang Pasar Pagi

Next Post

Warga Mengeluh Pelayanan Kesehatan, Muslimin Minta Pemerintah dan BJPS Sosialisasi Manfaat Mobile JKN

Related Posts

Soal Krisis Lahan Pemakaman, Andi Faiz: Butuh Solusi Jangka Pendek & Panjang
DPRD Bontang

Soal Krisis Lahan Pemakaman, Andi Faiz: Butuh Solusi Jangka Pendek & Panjang

Tinjau Titik Akhir Pembuangan Limbah Cair PT EUP, Alfin Saran Pasang Sparing
DPRD Bontang

Tinjau Titik Akhir Pembuangan Limbah Cair PT EUP, Alfin Saran Pasang Sparing

Kondisi Toilet Sekolah Negeri Banyak Dikeluhkan, Saeful: Harus jadi Perhatian Bersama
DPRD Bontang

Kondisi Toilet Sekolah Negeri Banyak Dikeluhkan, Saeful: Harus jadi Perhatian Bersama

Komisi B Soroti Izin PT Black Bear, Minta DPM-PTSP Gerak Cepat
DPRD Bontang

Komisi B Soroti Izin PT Black Bear, Minta DPM-PTSP Gerak Cepat

Andi Faiz: Gudang Bulog Harus Segera Dibagun, Jika Tidak Hibah Lahan Batal Demi Hukum
DPRD Bontang

Andi Faiz: Gudang Bulog Harus Segera Dibagun, Jika Tidak Hibah Lahan Batal Demi Hukum

Dorong Kemandirian Fiskal, Winardi Ingatkan PAD Setidaknya Capai 15 Persen
DPRD Bontang

Dorong Kemandirian Fiskal, Winardi Ingatkan PAD Setidaknya Capai 15 Persen

Next Post
Warga Mengeluh Pelayanan Kesehatan, Muslimin Minta Pemerintah dan BJPS Sosialisasi Manfaat Mobile JKN

Warga Mengeluh Pelayanan Kesehatan, Muslimin Minta Pemerintah dan BJPS Sosialisasi Manfaat Mobile JKN

Discussion about this post

Follow Us

dialektis-logo-1
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK

© 2022 DIALEKTIS.CO – Managed by Aydan Putra. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS

© 2021 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.