DIALEKTIS.CO – Belakangan ini wacana pemanfaatan Pelabuhan Umum Loktuan, Kota Bontang untuk melaksanakan bongkar muat batu bara, semakin santer terdengar.
Hal tersebut mengundang reaksi warga di sekitar pelabuhan umum tersebut. Muhammad (35) warga RT 26 Loktuan tegas menolak rencana tersebut.
Sebab, menurut dia, bongkar muat batu bara sama dengan kerusakan lingkungan pesisir dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Yakin saja, gak sebanding hasil dan kerusakan yang akan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Bakhtiar Wakkang Tegas Tolak Wacana Bongkar Muat Batu Bara di Loktuan
Sebelumnya, ponalakan juga datang dari anggota DPRD Bontang Faisal FBR.
Legislator yang tinggal sangat dekat dengan Pelabuhan Loktuan ini menyebut jangan sampai alasan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat Pemerintah menutup mata dari potensi ancaman kesehatan bagi masyarakat.
“Ini kawasan padat penduduk, sangat membahayakan warga. Baik saat proses pengangkutan, maupun pemuatan,” ujarnya kepada awak media.
Faisal menegaskan, Bontang masih memiliki banyak potensi untuk meningkatkan PAD. Bila dikelola dengan serius, ketimbang harus mempertaruhkan kesehatan masyarakatnya.
Baca juga: JATAM Sorot Rencana Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Umum Loktuan
Sedikit berbeda, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Loktuan, Haris Hafid menyatakan harusnya dalam hal ini ruang negosiasi mesti dikedepankan.
Meski mengaku belum ada proses sosialisasi dari pihak ke-tiga. Kata dia, hal ini mesti dilihat, selain berpotensi menambah PAD. Juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
“Poinnya kalau bukan masyarakat di situ yang dilibatkan, hal ini baru salah,” tuturnya.
Hafid menekankan jika rencana itu benar direalisasi proses pelibatan masyarakat harus dari sejak pengurusan izin, sehingga dapat memberi masukan dan pelaksanaanya tidak merugikan.
Dicontohkannya, hal ini sama dengan bongkar muat bahan peledak di Pelabuhan Loktuan. Yang menurutnya berdampak mengangkat prekonomian warga sekitar Pelabuhan.
“Kalau soal dampak lingkungan, biar yang berwenang yang bicara. Sehingga tidak mengira-ngira, apa lagi kita ini memang sudah menetapkan diri sebagai Kota Industri, jadi wajar,” pungkasnya. (Yud/DT).
Discussion about this post