Bahas RPJMD, Dewan Minta Mitigasi Bencana Berbasis Data dan Pemodelan Risiko

DIALEKTIS.CO – DPRD Kota Bontang, melalui anggota Panitia Khusus (Pansus) Muhammad Yusuf mengusulkan agar penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029 menyertakan analisis risiko bencana yang berbasis data dan pemodelan ilmiah.

Menurutnya, penting untuk memastikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menggunakan pendekatan berbasis bukti.

Dengan begitu akan memperkuat arah kebijakan mitigasi di masa mendatang.

“Contohnya di tsunami Aceh. Saat bencana besar terjadi seluruh peta pembangunan bisa berubah,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Kata Yusuf, bencana bisa berpengaruh besar terhadap keuangan daerah dan pembangunan.

Meski kondisi geografis Bontang belum menunjukkan adanya potensi bencana ekstrem. Namun, mitigasi bencana tetap perlu jadi perhatian. Terlebih sebagai kota industri.

“Bencana alam daerah masuk RPJMD. Kita lihat sampai tingkat mana bencana alam tersebut. Tapi tetap harus jadi perhatian,” tuturnya.

Untuk diketahui rapat RPJMD 2025-2029 ini sudah digelar ke-empat kalinya dan diagendakan dilanjutkan dalam waktu dekat ini.

“Target kami pembahasan ini sesuai dengan kondisi riil keuangan daerah, dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan,” tutupnya.

6 Isu Strategis RPJMD Bontang 2025-2029

Sebelumnya dalam Murenbang RPJMD yang digelar pada bulan Mei lalu. Wali Kota Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta rencana strategis perangkat daerah.

Kata dia, penyusunan RPJMD kali ini mengintegrasikan empat pendekatan utama: teknokratik, partisipatif, politik, serta kombinasi top-down dan bottom-up. Pendekatan ini dirancang agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara riil.

Wali Kota Neni kemudian memaparkan enam isu strategis beserta solusi yang ditawarkan dalam RPJMD:

1. Infrastruktur: Fokus utama adalah pengendalian banjir melalui pembangunan polder, kolam retensi, perbaikan drainase, dan penguatan tebing sungai. Juga direncanakan pembangunan jalan pintar antar kawasan strategis.
2. Sumber Daya Manusia (SDM): Menghadapi pengangguran 7% yang mayoritas lulusan pendidikan dasar dan menengah, Pemkot akan menjalankan “Program Zero Pengangguran 2029” melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.
3. Kesehatan: Isu stunting disasar melalui “Program Zero Stunting” seperti Operasi Timbang Serentak, pemberian makanan tambahan, suplemen tablet tambah darah, edukasi ASI eksklusif, serta pembangunan RS tipe D, C, dan B.
4. Pendidikan: Program beasiswa UKT gratis untuk mahasiswa asli Bontang di bawah 25 tahun, bantuan seragam sekolah, dan pengadaan tablet untuk siswa dan laptop untuk guru akan diluncurkan sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan.
5. Ekonomi: Diversifikasi ekonomi lokal akan digenjot melalui sektor perikanan, pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Targetnya, muncul 500 pelaku usaha baru setiap tahun.
6. Lingkungan Hidup: Fokus pada pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih, termasuk pengembangan SPAM dari eks Void Indominco dan SPAM Regional Marangkayu.

Selain itu, keterbatasan lahan yang sebagian besar masih di bawah kewenangan pusat dan provinsi menjadi perhatian serius. Pemkot Bontang berharap ada dukungan dari Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

“RPJMD ini bukan hanya dokumen, tapi arah gerak bersama. Semua elemen masyarakat kami undang untuk berkolaborasi demi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Neni.

RPJMD ini diharap dapat menjadi peta jalan pembangunan menuju Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan—siap menjadi mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). (Mira/adv).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.