DIALEKTIS.CO – Anggota DPRD Bontang Muhammad Irfan menilai keberadaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang ada di Kota Bontang belum optimal dalam meningkatkan mutu serta kualitas tenaga kerja lokal.
Menurutnya upaya untuk melobi Pemprov agar bersedia menghibahkan pengelolaan BLKI tersebut ke Pemerintah Kota perlu dilakukan agar program pelatihan dapat ditingkatkan.
“Hari Jumat depan ini rencana kita (Komisi I) akan ke Samarinda untuk kembali melobi Provinsi,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti vaksin Covid-19 di Auditorium 3D, Rabu (3/3/2021).
Terangnya, selama ini Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang tidak dapat maksimal dan melaksanakan program berkelanjutan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebab kewenangan pengelolaan fasilitas tersebut berada di Provinsi.
Keberadaan BLKI dipercaya akan cukup membantu upaya peningkatan SDM. Nantinya, DPRD juga dapat membantu menyalurkan anggaran kegiatan. Sehingga program pelatihan dapat lebih sering dilakukan.
“Kita lobi langsung Disnaker Provinsi, sayang juga kan fasilitas itu jika tidak dimaksimalkan,” bebernya.
Kata dia, bila pengelolaan BLKI telah dihibahkan ke Pemkot Bontang. Nantinya Disnaker juga dapat melakukan serangkaian kegiatan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan pihak perusahaan dan swasta.
Ditengah kompetisi dunia usaha dan kerja yang tinggi, serta perkembangan teknologi yang semakin cepat. Pemerintah harus mengupayakan tersedianya sarana agar warganya juga dapat terus meningkat daya saingnya. BLKI dinilai menjadi opsi yang paling saat ini.
“Kita jelas tidak ingin melihat warga Bontang menjadi penonton kemajuan dan investasi, sebab itu peningkatan SDM harus menjadi prioritas kerja bersama,” pungkasnya. (Yud/DT).
