DIALEKTIS.CO, KUTIM – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim).
Menurutnya, pencapaian yang diraih setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 ini patut dipertahankan, serta ditingkatkan.
“Kita apresisasi. Tapi, pemerintah harus mengambil langkah pembenahan. Terutama dalam hal pelayanan publik,” ujar politisi PKS itu.
Menurutnya, infrastruktur pelayanan publik perlu untuk ditingkatkan. Termasuk infrastruktur penunjang peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sebagai bukti bahwa pemkab akan merealisasikan pembangunan yang merata dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
“Sesuai dengan slogan Pemkab Kutim sekarang, kesejahteraan untuk semua,” sebutnya.
Pasalnya dirinya masih menemukan sektor yang memang harus ditingkatkan. Apalagi dengan peningkatan berbagai sektor yang ada, akan menciptakan Good Government sesuai keinginan dari masyarakat kabupaten ini.
“Tapi untuk saat ini, lebih baik menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP (laporan hasil pemeriksaan) LKPD tahun 2023. Sediakan informasi yang lengkap dan akurat,” imbuhnya.
Sebelumnya, bersama 10 kabupaten kota lainnya di Kaltim. Pemkab Kutim dipastikan meraih opini WTP atas LHP LKPD tahun 2023, awal Mei lalu. Ya, Raihan prestasi tersebut mestinya menjadi pendorong untuk memotivasi kinerja.
“Sehingga bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, belum lama ini. (adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co di WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post