DIALEKTIS.CO – Anggota DPRD Kota Bontang, Abdul Malik mengingatkan Wali Kota Basri Rase untuk melakukan evaluasi capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dari 100 hari pemerintah, ini sebagai bagian dari sumbang saran dan kontroling. Saya rasa penting dievaluasi capaian OPD-OPD,” ujarnya, Senin (9/8/2021).
Menurutnya hal itu sangat penting segera dilakukan sebelum Pemerintah Kota menindak lanjuti rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
Ustadz Malik –sapaan akrabnya menyatakan, sedikitnya ada dua hal yang mutlak untuk dievaluasi dari setiap perangkat daerah. Yakni, capaian program sisi pembangunan dan serapan anggaran.
“Jadi 100 hari pemerintah perlu dilihat kerja OPD-OPD berkaitan dengan capaian program kegiatan dan serapan anggaran,” tegasnya.
Kata dia, dengan adanya evaluasi tersebut, nanti setelah Perda RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan dapat memudahkan untuk menentukan tolak ukur pembangunan ke depan.
Diketahui, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah dengan baik.
Sebelumnya, Kamis (5/8/2021) tepat pada 100 hari kerja Wali Kota Basri Rase dan Wakil Wali Kota Najirah HD mengklaim satu program kerja yang mereka janjikan telah tuntas. Bontang mencatat 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan. Penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan menjadi peserta JKN.
Pemkot mengalokasikan kekurangan anggaran iuran bagi peserta PBPU dan BP Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp. 2.257.794.000,00 di APBD Perubahan 2021. Dengan begitu, berarti seluruh warga yang memiliki identitas Bontang telah ter-cover BPJS.
Selain BPJS, program WiFi gratis pun mulai dikerjakan. Terdapat 200 titik yang bakal dipasang. Dianggarkan di APBD Perubahan.
“Dipasang di fasilitas umum,” kata Basri, saat itu.
Basri juga mengklaim bahwa telah memberdayakan UMKM. Dimulai dengan menerapkan aturan wajib menggunakan batik lokal Bontang saban Kamis untuk ASN. Pun dengan pemberian cendera mata kepada tamu pemerintahan, menggunakan produk lokal.
Di samping itu, duet Basri-Najirah pun melakukan moratorium izin minimarket waralaba. Harapannya, agar minimarket lokal dan pedagang kecil bisa lebih berdaya. ASN Bontang juga diminta belanja ke warung kelontongan.
Sementara, janji politik yang lain, seperti Rantang Kasih ataupun stimulan RT bakal dilakukan. Menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan. (Yud/DT).
