DIALEKTIS.CO – Anggota DPRD Bontang, Winardi mengaku resah dengan meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur dalam beberapa waktu terakhir.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pemerintah kota (Pemkot) untuk tidak terlena dengan status kota layak anak yang disandang. Perlu megambil langkah konkret. Tidak boleh lagi dianggap kasus biasa.
Pasalnya, tren kekerasan terhadap anak ini sudah menjadi ancaman serius terhadap kualitas generasi muda.
“Kami mendorong Pemkot Bontang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional. Serta memastikan seluruh program perlindungan anak dapat berjalan efektif,” ujarnya.
Winardi juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum.
Hal ini dianggap penting. Agar penanganan setiap kasus kekerasan anak, dapat ditangani secara serius dan tuntas. Serta memberikan efek jera kepada pelaku.
Lebih lanjut, Winardi meminta pemerintah menggandeng semua pihak untuk ikut berkontribusi menekan kasus kekerasan anak.
“Kampanye dan sosialisasi yang lebih aktif dan menyentuh langsung masyarakat. Agar edukasi tentang hak dan perlindungan anak bisa tersampaikan secara luas,” tegasnya.
Secara kebijakan, Winardi mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk memperkuat layanan perlindungan anak terpadu.
Kata dia, hal ini mencakup fasilitas layanan psikologis, hukum, dan rehabilitasi bagi korban, serta sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat.
Pun ia menegaskan bahwa seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen bersama menjadikan Bontang benar-benar sebagai Kota Layak Anak, sebagaimana amanat dari kebijakan nasional.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan sistem yang benar-benar melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan,” tutupnya. (Mira/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post