DIALEKTIS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusuf Silambi mendesak pemerintah setempat untuk melakukan peningkatan mekanisme dalam mengakomodir keinginan masyarakat.
Menurutnya di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Perencanaan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Permasalahan yang menghambat proses pembangunan harus ditekan.
“Artinya, pemerintah harus meningkatkan sistem dan prosedur dalam mengakomodir masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembangunan di lapangan dapat diatasi,” katanya.
Politikus PDIP itu menyebut, leterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sayangnya, seringkali ada beberapa kelompok masyarakat yang membatasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kita ambil contoh dalam pembangunan Pelabuhan Kenyamukan saat ini. Ketika semuanya sudah siap, baik dari sisi anggaran maupun kontraktor pelaksana. Tapi yang menjadi kendalanya ada pada masyarakat. Karena ada yang setuju dan tidak,” ungkapnya.
Dia mengaku pihaknya sudah mengambil langkah-langkah kongkret dalam mengatasi kendala tersebut. Bahkan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan pihak terkait. Termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
“Sehingga bisa mengambil langkah konkret.Tapi pada kenyataannya, semua itu kembali lagi kepada masyarakat,” sebutnya.
Disinggung adanya keterlibatan mafia-mafia anggaran dalam perencanaan tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Meski begitu, dia menganggap itu bukan mafia anggaran. Melainkan proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Karena bersifat general, jadi kita tidak bisa menuduh siapapun. Mungkin saja pemerintah ataupun masyarakat sendiri,” tutupnya. (adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co di WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post