DIALEKTIS.CO, Samarinda – Permasalahan penurunan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur (Kaltim) serta serapan anggaran yang masih di bawah 60 persen menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Pasca-rapat dengar pendapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Disprindagkop) Provinsi Kaltim, Sapto mengecam masalah yang tengah melanda UMKM di wilayah tersebut.
Politisi Golkar tersebut menyampaikan keprihatinannya terhadap serapan anggaran yang masih di bawah 60 persen dan menuntut penjelasan yang tegas terkait permasalahan ini.
“Kami meminta penjelasan dari Disprindagkop mengenai kendala yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan baik,” tegas Sapto pada Jumat (3/11).
Sapto berusaha memastikan bahwa UMKM benar-benar mendapatkan manfaat dari anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kaltim. Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi data UMKM antara Disprindagkop, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami tidak ingin alokasi dana sebesar Rp12 miliar untuk pembinaan UMKM tidak berdampak positif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sapto menambahkan bahwa pentingnya mencari akar permasalahan, baik itu terkait SDM atau faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran.
Selain itu, legislator tersebut memberikan saran kepada Disprindagkop Kaltim untuk mengoptimalkan program pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran guna mencapai target serapan anggaran.
“Keberhasilan UMKM sangat vital untuk mencegah inflasi di Indonesia,” tandas Sapto. (Adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post