DIALEKTIS.CO – Sejumlah layanan yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang, turut mendukung dalam proses penilaian Kota Layak Anak (KLA) 2023.
Dua pustakawan DPK Bontang yakni Alifia Rizkiyanti dan Nuriana Syahran, memaparkan program unggulan bidang perpustakaan dalam proses verifikasi lapangan yang dilakukan secara hybrid pada evaluasi KLA di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Selasa (6/9/2023).
Alifia Rizkiyanti mengatakan, pelayanan DPK Bontang masuk dalam klaster I bidang pendidikan.
Sejumlah layanan unggulan yang langsung bersentuhan langsung dengan anak-anak antara lain, penjadwalan wisata literasi ke Perpustakaan Daerah (Perpusda) bagi seluruh sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga SMA.
Berikutnya juga ada layanan Perpustakaan Keliling (Pusling) yang setip hari mengunjungi sekolah dan taman-taman bermain yang ada di Bontang.
Selain itu, juga tersedia fasilitas bermain anak (playground) hingga koleksi buku-anak di Kantor DPK Bontang.
“Yang terbaru, yakni akan ada fasilitas Creative Hub yang dibangun oleh PT KNI. Namun fasilitas ini baru akan menjadi tabungan penilaian untuk KLA mendatang,” ujarnya, Kamis (8/6/2023).
Alifia berharap, tahun ini Bontang bisa meningkatkan capaian kategori penghargaan, dari yang sebelumnya Nindya, naik menjadi Utama.
DPK Bontang, kata dia, akan selalu berkomitmen mendukung program Pemkot Bontang menuju kota yang layak dan ramah pada anak-anak.
Terpisah, Wali Kota Bontang Basri Rase memaparkan, terdapat lima komponen kunci dalam semua indikator KLA. Antara lain meliputi peraturan/kebijakan daerah, anggaran yang dialokasikan, sumber daya yang terlatih, adanya keterlibatan forum/kelompok anak, kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterlibatan lembaga masyarakat, kemitraan dengan dunia usaha, kemitraan dengan media massa, serta inovasi yang berkaitan dengan KLA.
Penilaian KLA, sambung Basri, menjadi muara dari sistem pembangunan berbasis hak anak.
Melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, serta program kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
“Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan Collaborative Governance melalui keterlibatan pemerintah, swasta, dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak,” urainya. (Bams/DT).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah instal aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post