Dialektis.co – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Udin Rizky, turut angkat bicara soal kabar penonaktifan puluhan ribu kepesertaan bantuan jaminan Kesehatan (PBI) BPJS warga Samarinda.
Menurutnya, polemik yang timbul akibat pengalihan pembiayaan kepesertaan dari ditanggung Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda ini tidak perlu terjadi dan harus segera diakhiri.
Ia mengaku kecewa, dengan sikap elit politik daerah yang justru terlihat lebih senang berpolemik untuk “pansos”. Baginya, polemik di media sosial jadi indikasi pertarungan politik menuju2029, lebih kental daripada mengusahakan rakyat miskin.
Kata dia, Pemprov dan Pemkot mestinya bisa bersinergi. Mencari solusi penanganan beban atau biaya kepesertaan bagi warga tidak mampu, bukan saling menyalahkan dan lepas tanggung jawab.
Terlebih pemerintahan pusat sudah berjuang keras agar jaminan kesehatan warga negara itu bisa terus dirasakan secara luas. Tapi, pemerintahan daerah masih bersikap abai.
Karena itu, Partai PRIMA Kalimantan Timur mendesak Pemprov dan Pemkot Samarinda berhenti ribut di media sosial. Segera gelar pertemuan, untuk mencari jalan keluar. Hingga beban pembiayaan kepesertaaan 49.732 jiwa teralokasikan.
“Kepesertaan jaminan kesehatan warga tidak mampu harus bisa segera aktif kembali,” tegasnya.
Lebih jauh, Udin Rizky mengaku telah berkoordinasi dengan pihak staff di Kementrian Sosial (Kemensos). Untuk membantu, agar nasib puluhan ribu jiwa warga miskin di Samarinda itu tidak terus terdampak akibat polemik elit ini.
“Rakyat miskin jangan dikorbankan, akses terhadap kesehatan adalah amanat konstitusi,” tegasnya lagi.
Baginya, penonaktifan tanpa solusi alternatif adalah bentuk pengabaian hak asasi manusia. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berlindung di balik aturan.
Sebagai pemegang mandat di daerah, Pemprov dan Pemkot Samarinda harus memiliki buffer fund atau skema jaminan daerah (Jamkesda) yang kuat. untuk memastikan warganya mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.
Sebelumnya, beredar luas di media sosial bagaimana kemarahan Wali Kota Samarinda, Andi Harun atas non aktifnya puluhan ribu kepesertaan PBI BPJS warga Samarinda, yang sebelumnya pembiayaan kepesertaan ditanggung Pemprov Kaltim dialihkan kepihak Pemkot Samarinda melalui kebijakan yang tertuang dalam surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim tertanggal 5 Maret 2026. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg kemudian join.
Discussion about this post