Masih Berlanjut, THPD Sebut Keuangan Unijaya Bisa Diaudit PN

DIALEKTIS.CO – Polemik internal di Kampus Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang masih berlanjut.

Kapada awak media, Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD) Unijaya kembali membeberkan sejumlah langkah yang telah mereka susun, agar tuntutan mereka terpenuhi.

Juru bicara THPD Unijaya, Lilik Rukitasari menyebut kemungkinan untuk melibatkan Pengadilan Negeri (PN) untuk melakukan audit pengelolaan keuangan Yayasan dapat dilakukan.

Lagkah itu dinilai layak dilakukan bila yayasan masih juga enggan memperbaiki dan transparan dalam tata kelola keuangannya.

Sebab, buruknya sistem pengelolaan keuanganlah yang dinilai menjadi sebab hak gaji 38 orang dosen terus tertunggak sejak 2019-2021. TPHD menaksir, utang yayasan kepada dosen mencapai Rp 1,5 miliar.

“Kami coba ke LP2DIKTI dulu. Namun kami punya hak minta PN melakukan audit,” ujar Lilik, Senin (4/10/2021) Sore.

Terangnya, langkah mengadukan ini ke PN lantaran akses dosen untuk mengetahui tata kelola yayasan ditutup.

Padahal menurut THPD, pengelolaan anggaran mestinya tak perlu ditutupi. Sebab ini bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Yayasan, sebagai badan hukum non-negara juga harus transparan dalam keuangannya,”

“Dosen berhak minta PN audit yayasan. Karena yayasan yang punya utang terhadap dosen,” tegas dosen Fakultas Hukum itu.

Lilik menyatakan, sebelumnya terjadi pertemuan antara TPHD, rektorat, dan yayasan di Kampus Unijaya Jalan Taekwondo, Minggu (3/10/2021) sore guna membahas persoalan yang terjadi.

Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil. Tak satupun poin tuntutan dosen dipenuhi yayasan. Baik terkait tuntutan pembayaran honor dosen 2019-2021, permintaan merombak struktur yayasan, hingga perbaikan dan transparansi tata kelola keuangan yayasan.

“Kami tidak melihat ada niatan tata kelola keuangan. Itu dulu yang penting. Kalau mau berubah, mindset (pola pikirnya) diubah dulu. Jangan begini terus,” ujarnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Pembina Yayasan Pendidikan Meliana Chelly Amalia belum bisa berkomentar terkait rencana TPHD meminta PN untuk mengaudit yayasan.

“Belum bisa berkomentar. Besok saja di kampus,” ujarnya sebelum buru-buru menutup telepon. (*)