Dialektis.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menerima aspirasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang perihal minimnya anggaran yang dimiliki serta fasilitas tidak memadai.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam menyampaikan persoalan tersebut terbilang serius.
Pasalnya sejak dibentuk, BPBD tidak memiliki gedung. Hanya menumpang di gedung STITEK dengan kondisi ruangan yang sempit.
“Mereka mengeluh. Gedung dan mobil dinas tidak punya, armada kurang. Tentu aspirasi ini kita tampung dan akan sampaikan ke pemerintah,” katanya, Selasa (16/7/2024) di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Baca juga: Minim Sarpras, Rustam Kagumi Kinerja Disdamkartan dan BPBD
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang bencana alam ini juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara tugas mereka cukup padat, seperti bencana, kebakaran, dan lainnya.
Kondisi ini membuat BPBD tidak bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Kendati keluhan tersebut dianggap wajar oleh politikus dari partai kuning itu, sebab kualitas dan kuantitasnya tidak sebanding.
“Kita akan cari solusi, supaya BPBD bisa beroperasi dengan baik dan maksimal lagi. Tapi saya apresiasi meski minim anggaran, kinerja mereka tetap luar biasa. Cepat dan tanggap,” timpalnya.
Dengan beban kerja yang terbilang berat, Rustam berharap pemerintah mengabulkan aspirasi BPBD untuk menambah anggaran mereka. Terlebih biaya operasionalnya hanya Rp5 Miliar.
“Anggaran mereka cuma Rp13 miliar. Nah Rp8 miliar belanja pegawai sisanya digunakan untuk operasional,” terangnya.
Oleh karena itu, Kepala BPBD Kota Bontang, Usman mengatakan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1 Miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Perubahan(APBD-P) 2024 mendatang.
“Kadang kita mendampingi ke Beras Basah. Semua itu kan butuh biaya operasional, dari semua OPD anggaran kami paling kecil. Kami juga tidak punya mobil dinas, sementara yang lain ganti-ganti, seperti anak yang dilahirkan tapi tidak diinginkan,” ucapnya.
Pun, keseluruhan SDM yang dimiliki termasuk Tenaga Kontrak Daerah (TKD), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya 51 orang. Sementara idealnya 106 orang.
“Kita butuh penambahan SDM dan kantor yang layak untuk menunjang kinerja kami,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menjabarkan serapan anggaran instansi yang dipimpinnya saat ini baru mencapai 41 persen untuk keuangan. Sedangkan 56 persen untuk fisik, namun masih dalam tahap pembayaran. (*)
Penulis : Mira
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co di WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post