KOMISI I DPRD Bontang benar-benar kesal dengan sikap PT Panglima Siaga Bangsa. Pasalnya, Senin (26/10) untuk kali kedua perusahaan penyedia jasa security tersebut tidak menghadiri undangan resmi lembaga wakil rakyat tersebut.
“Terima kasih PT Panglima Siaga Bangsa kembali tidak menghadiri undangan kami. Saya minta jadwal ulang, kalau yang ketiga tidak datang lagi. Kita bisa lakukan panggil paksa,” ucap Anggota Komisi I DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang dengan kesal.
Politisi NasDem itu menilai sikap PT Panglima Siaga Bangsa tersebut menggambarkan sikap tidak menghargai lembaga legislatif. Ia pun menyimpulkan seolah tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan.
“Covid-19 dijadikan alasan tidak hadir. Ini benar-benar aneh, kita menerapkan protokol kesehatan. Apa lagi sebagai daerah otonom, Bontang tidak menerapkan PSBB,” ujar politisi yang akrab disapa BW itu.
Kekesalan BW menjadi, sebab perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bontang juga tidak menghadiri RDP tersebut.
Rapat pun dimulai dengan kursi kosong. Sebab hanya dihadiri anggota Komisi I DPRD Bontang. Selain Bakhtiar, juga hadir Ma’ruf Effendi, Rusli, dan Abdul Haris.
RDP sejatinya akan membahas upaya penyelesaian laporan sejumlah tenaga keraja, terkait persoalan normatif ketenaga kerjaan seputar upah, insentif, serta gugaan intimidasi kepada pekerja di lingkup PT Panglima Siaga Bangsa.
“Untuk Pemerintah Kota Bontang kita minta pak Pjs. Wali Kota untuk menegur anak buahnya Kadis Tenaga Kerja. Kalian adalah mitra yang baik,” katanya.
Senada, anggota Komisi I lainnya Rusli mengaku sangat kesal dengan sikap PT Panglima Siaga Bangsa dan Disnaker yang tidak menghadiri RDP tersebut. Sebab persoalan ini dinilai penting dan DPRD telah menyurat dengan resmi.
Rusli pun meminta agar segera dilayangkan surat nota protes ke PT Panglima Siaga Bangsa. Terlebih ia menilai alasan tak hadir akibat pandemi Covid-19 merupakan alasan yang sangat mengada-ngada.
“Agendakan ulang, jika kembali tidak hadir. Sudah panggil paksa saja,” tegasnya. (Yud/DT).
