DIALEKTIS.CO – Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberi perhatian lebih kepada nelayan. Termasuk dalam pengalokasian anggaran APBD.
Kata dia, saat ini ada sekitar 7 ribu orang nelayan setempat yang bekerja tanpa dibekali dengan jaminan sosial kecelakaan. Padahal, profesi yang digeluti tergolong kategori rentan.
“Rata-rata nelayan kita masih berpenghasilan di bawah. Untuk proteksi, saya minta mereka dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaannya diakomodir lewat APBD,” usulnya dalam rapat dengar pendapat.
Terangnya, permintaan ini tidak berlebihan. Tugas negara ialah melindungi segenap warganya, termasuk nelayan.
Dengan adanya proteksi BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi kejadian fatal saat melaut. Keluarga nelayan bisa mendapat nilai manfaat dari jaminan tersebut.
Terlebih, lanjut BW -sapaan akrabnya, saat ini asuransi nelayan sudah tidak berjalan. Maka praktis, nelayan Bontang melaut tanpa perlindungan sosial.
“Daerah lain seperti Kukar bisa memberi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan diakomodir APBD. Harusnya, kita juga bisa,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga mengimbau sejumlah perusahaan besar yang ada di Kota Bontang untuk ikut memberi perhatian lebih pada nelayan dengan cara menyalurkan dana Corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan sarana prasarana (sapras) dan pelatihan guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Terpisah, usulan proteksi BPJS Ketenagakerjaan ini mendapat dukungan dari kelompok nelayan yang sependapat bahwa hal ini sangat membantu dan bentuk perhatian pemerintah.
Ketua Kelompok Nelayan Sehati Berbas Pantai, Muhammad Amin menuturkan hal ini sejatinya telah lama dinanti nelayan sebab sesuai dengan kebutuhan.
“Semoga usulan anggota Dewan ini bisa berjalan,” ujarnya. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah instal aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
