DIALEKTIS.CO – Bencana banjir yang kerap menerjang sejumlah wilayah di Kota Bontang, hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
Selain menjadi momok menakutkan, banjir juga dapat memicu terjadinya bencana lain seperti tanah longsor, apabila tidak ditangani dengan baik.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad menilai untuk mengatasinya Bontang tak bisa sendiri harus bekerja sama dengan pemerintah di wilayah yang berbatasan langsung dan Pemerintah Provinsi.
Terlebih, dari hasil sejumlah kajian, banjir musiman yang kerap terjadi merupakan banjir kiriman dari luar wilayah Bontang.
“Tentu kita perlu duduk bersama, bagaimana dengan Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), kan ada kaitan,” ujarnya, Rabu (3/11/2021).
Terangnya, sebelumnya dalam rapat kerja Komisi III DPRD terkait penanggulangan banjir juga telah disinggung soal anggaran penanggulangan banjir.
Nantinya perbaikan dinding di beberapa titik sungai akan dikerjakan, utamanya pada wilayah rawan luapan air saat banjir kiriman datang.
“Memang ada dalam pasal 13, itu digunakan untuk sungai. Baik itu Sungai Kanibung, Sungai Nyerakat, Sungai Api-Api, dan Telihan,” bebernya.
Diakuinya, hingga kini amanat untuk mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk penanganan banjir, sesuai rekomendasi Pansus Banjir belum diterapkan.
“Belum pernah, sementara ditahan dulu. Sedang kami upayakan, Nanti tetap kita masukkan ke dalam poin pasal 13 tadi,” jelasnya.
Lebih jauh, Aco –sapaan akrabnya menyatakan pihaknya meminta tim asistensi pemerintah dapat menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang dalam rapat lanjutan penanganan banjir.
Hal itu dilakukan dengan harapan nantinya dapat menentukan kebijakan terkait anggaran yang dimaksud. Agar banjir yang sering melanda Kota Taman segera bisa teratasi.
“Bu sekda sebagai leading sektor untuk mengambil kebijakan menyangkut anggaran 10 persen itu,” tutupnya. (Mir/Yud)
Discussion about this post