Apresiasi Program Tes Narkoba, BW Sebut Siap Jadi Dewan yang Pertama Dites

DIALEKTIS.CO – Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mengaku sangat mendukung program Pemerintah Kota bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menggelar tes urine mendadak bagi pegawai Honorer dan ASN di lingkungan Pemkot Bontang.

Menurutnya langkah ini cukup efektif dalam upaya mencegah dan memutus potensi peredaran narkoba, utamanya di kalangan pemerintahan.

“Saya apresiasi BNN dan Wali Kota telah menggelar tes itu. Saya di Dewan sudah sejak lama menginisiasi agar tes narkoba massal segera digelar,” ujarnya saat bincang dengan dialektis.co, Kamis (30/12) malam.

Permasalahan narkoba menurut Bakhtiar Wakkang adalah masalah bangsa yang sangat akut. Dari itu harus didukung seluruh pihak secara terstruktur, sistematis dan massif.

Baca juga: Megawati “Sentil” BW Soal Maraknya Peredaran Narkoba di Tanjung Laut Indah

Bahkan saat ditanya, BW –sapaan akrabnya, mengaku siap menjadi anggota Dewan pertama yang dites urine. Jika program ini dilanjutkan pada kalangan wakil rakyat.

Sebutnya pelaksanaan tes tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh instansi. Memastikan DPRD bersih dari narkoba juga penting, sebagai lembaga terhormat.

“Iya, saya siap jadi Dewan pertama yang dites,” ucapnya.

Diketahui, Pemkot bersama BNN Bontang sejak Senin 21 Desember gencar menggelar tes urine massal secara mendadak.

Hasilnya hingga Kamis (30/12/2021) dari total 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) yang telah menjalani tes. Sudah ada 15 orang yang terditeksi positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Terpisah sebelumnya, Wali Kota Bontang, Basri Rase berjanji ingin membersihkan aparaturnya dari jerat narkoba.

Baca juga: Kasus Perampokan di Rawin Terungkap, BW Apresiasi Kinerja Polisi

Para pegawai yang positif akan menjalani rehabilitasi terlebih dahulu, kemudian diproses sesuai kaidah hukum berlaku.

Untuk ASN, pemerintah akan melaporkan mereka ke KASN. Sedangkan, bagi pegawai honorer, pemerintah akan mengevaluasi kontrak kerjanya.

“Kalau ASN ada komite tersendiri yang menyelesaikan masalahnya. Khusus untuk honorer yah kontraknya akan terancam tidak lanjut,” katanya saat dikonfirmasi beberapa waktu sebelumnya. (Yud/DT).