2022 Diusulkan Rp 4 Miliar, Proyek Cleaning Service Pasar Dinilai Kuras Anggaran

DIALEKTIS.CO – Proyek pekerjaan cleaning service (CS) pasar, mendapat atensi tersendiri dari anggota DPRD Bontang.

Hal itu mengemuka saat Komisi II membahas Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022, bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP), Selasa (2/11/2021).

Anggota DPRD Bakhtiar Wakkang dengan tegas mempertanyakan rencana Diskop-UKMP mengalihkan tenaga CS Pasar kepada pihak swasta. Menurutnya, rencana itu tidak rasional.

Baca juga: Agus Haris Minta Pasar Baru Loktuan Segera Diaktifkan, Tangkap Potensi Geliat Ekonomi

BW –sapaan akrabnya, menjelaskan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar hanya senilai Rp 1 miliar lebih.

Sementara rencana anggaran tenaga CS saja, sudah mencapai Rp 4 miliar lebih. Sebab itu, politisi NasDem itu menilai, hal tersebut tidak memenuhi break event point atau BEP.

“Ini kan tidak BEP. Sama halnya lebih besar pasak daripada tiang,” jelas BW.

Lebih jauh, BW menekankan rencana pengelolaan tenaga CS ke pihak ketiga harusnya dibarengi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang fleksibel.

Ia pun mengusulkan setelah manajemen pengelolaan pasar dikelola dengan baik, untuk bisa didorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kalau Pasar sudah menjadi Lumbung PAD kita, sebaiknya diubah jadi BLUD saja. Di pasar itukan mengelola retribusi dan perparkiran juga,” usulnya.

Senada, rekan sesama anggota Komisi II, Ridwan menilai terkait tenaga CS Pasar, selisih anggaran dengan sistem Tenaga Kerja Alih Daya (TKAD) akan jauh lebih hemat ketimbang dikelola oleh pihak ketiga.

Baca juga: Ciptakan UMKM Unggulan, BW Usul Pemkot Bangun Kemitraan Dengan Pabrik CPO

“Jika tetap di TKAD kan ada selisih hampir Rp 2 Miliar, inikan sangat efesiensi dan hak-hak tenaga CS sagat terlindungi,” bebernya.

Ridwan pun meminta Pemerintah Kota dalam hal ini Diskop-UKMP untuk mempertimbangkan kembali hal tersebut. Guna menghindari potensi permasalahan hukum.

“Jangan sampai nanti ada audit dan ini tidak bisa Bapak-bapak pertanggung jawabkan,” tandas Ridwan yang memimpin jalannya rapat. (Yud/DT).