Dialektis.co
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home WARTA

Polemik PBI BPJS di Samarinda, PRIMA: Stop Pansos, Pemprov & Pemkot Harus Bersinergi

Redaksi by Redaksi
April 10, 2026
Udin Rizky, PRIMA Kaltim

Udin Rizky Sekertaris PRIMA Kaltim (Foto/Ist)

Share on FacebookShare on Twitter

Dialektis.co – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Udin Rizky, turut angkat bicara soal kabar penonaktifan puluhan ribu kepesertaan bantuan jaminan Kesehatan (PBI) BPJS warga Samarinda.

Menurutnya, polemik yang timbul akibat pengalihan pembiayaan kepesertaan dari ditanggung Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda ini tidak perlu terjadi dan harus segera diakhiri.

Ia mengaku kecewa, dengan sikap elit politik daerah yang justru terlihat lebih senang berpolemik untuk “pansos”. Baginya, polemik di media sosial jadi indikasi pertarungan politik menuju2029, lebih kental daripada mengusahakan rakyat miskin.

Kata dia, Pemprov dan Pemkot mestinya bisa bersinergi. Mencari solusi penanganan beban atau biaya kepesertaan bagi warga tidak mampu, bukan saling menyalahkan dan lepas tanggung jawab.

Terlebih pemerintahan pusat sudah berjuang keras agar jaminan kesehatan warga negara itu bisa terus dirasakan secara luas. Tapi, pemerintahan daerah masih bersikap abai.

Karena itu, Partai PRIMA Kalimantan Timur mendesak Pemprov dan Pemkot Samarinda berhenti ribut di media sosial. Segera gelar pertemuan, untuk mencari jalan keluar. Hingga beban pembiayaan kepesertaaan 49.732 jiwa teralokasikan.

“Kepesertaan jaminan kesehatan warga tidak mampu harus bisa segera aktif kembali,” tegasnya.

Lebih jauh, Udin Rizky mengaku telah berkoordinasi dengan pihak staff di Kementrian Sosial (Kemensos). Untuk membantu, agar nasib puluhan ribu jiwa warga miskin di Samarinda itu tidak terus terdampak akibat polemik elit ini.

“Rakyat miskin jangan dikorbankan, akses terhadap kesehatan adalah amanat konstitusi,” tegasnya lagi.

Baginya, penonaktifan tanpa solusi alternatif adalah bentuk pengabaian hak asasi manusia. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berlindung di balik aturan.

Sebagai pemegang mandat di daerah, Pemprov dan Pemkot Samarinda harus memiliki buffer fund atau skema jaminan daerah (Jamkesda) yang kuat. untuk memastikan warganya mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.

Sebelumnya, beredar luas di media sosial bagaimana kemarahan Wali Kota Samarinda, Andi Harun atas non aktifnya puluhan ribu kepesertaan PBI BPJS warga Samarinda, yang sebelumnya pembiayaan kepesertaan ditanggung Pemprov Kaltim dialihkan kepihak Pemkot Samarinda melalui kebijakan yang tertuang dalam surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim tertanggal 5 Maret 2026. (*).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg kemudian join.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: Berita Samarinda
ShareTweet
Previous Post

Pegawai Disnaker Bontang Kerja Bakti di Tanjung Laut, Dorong Budaya Hidup Bersih

Next Post

Sertifikasi Halal UMK di Bontang Dibuka, 100 Persen Gratis Pendampingan

Related Posts

Semarak HUT Golkar di Kota Bontang, Ribuan Warga Padati Stadion Lang-lang
WARTA

Semarak HUT Golkar di Kota Bontang, Ribuan Warga Padati Stadion Lang-lang

Syanada, Siswi SMP Negeri 2 Lampung Ini Sabet Juara 1 Solo Song Tingkat Provinsi
RAGAM

Syanada, Siswi SMP Negeri 2 Lampung Ini Sabet Juara 1 Solo Song Tingkat Provinsi

Menggabungkan Dua Bahasa, Dhila dan BAYWO Hadirkan Nuansa Berbeda Lewat “Ku Mimpat”
RAGAM

Menggabungkan Dua Bahasa, Dhila dan BAYWO Hadirkan Nuansa Berbeda Lewat “Ku Mimpat”

Sydney Jo Jackson Temukan Chemistry Musikal Bersama Sandhy Sondoro Lewat “HOME”
RAGAM

Sydney Jo Jackson Temukan Chemistry Musikal Bersama Sandhy Sondoro Lewat “HOME”

Alokasikan Rp865,3 Juta, PKT Fasilitasi Penguatan Kompetensi 200 Warga Bontang
EKBIS

Alokasikan Rp865,3 Juta, PKT Fasilitasi Penguatan Kompetensi 200 Warga Bontang

Karhutla di Bonles Capai 50 Hektare, Faktor Sengaja Harus Ditelusuri
WARTA

Karhutla di Bonles Capai 50 Hektare, Faktor Sengaja Harus Ditelusuri

Next Post
Sertifikasi Halal UMK di Bontang Dibuka, 100 Persen Gratis Pendampingan

Sertifikasi Halal UMK di Bontang Dibuka, 100 Persen Gratis Pendampingan

Discussion about this post

Follow Us

DIALEKTIS.CO
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK
© 2022 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO

© 2021 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.