DIALEKTIS.CO – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang, Muhammad Yusuf menegaskan pentingnya sinkronisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
Menurut politisi PKB itu, hal ini sangat penting guna memastikan pembangunan daerah tidak berjalan di jalur yang tepat.
Kata Yusuf, dokumen RPJMD bukan sekadar rencana lima tahunan.
Melainkan acuan strategis yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD provinsi.
“Kalau tidak sinkron, akan sulit menciptakan kesinambungan program lintas wilayah dan lintas kewenangan. Akibatnya, daerah bisa tertinggal dalam arus pembangunan nasional,” ujarnya saat ditemui usai rapat, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, dengan adanya putusan terbaru dari MK terkait pelaksanaan pemilu.
Kondisi politik yang berubah. Termasuk jadwal pelantikan presiden dan kepala daerah yang rentang waktunya berjauhan, membuat tantangan sinkronisasi semakin besar.
Sebab itu, kata Yusuf. Komunikasi dan harmonisasi lintas dokumen perencanaan harus diintensifkan sejak awal.
Pemkot perlu memastikan bahwa indikator, prioritas pembangunan, hingga pendekatan anggaran di RPJMD Bontang tidak bertolak belakang dengan arah nasional.
“Keselarasan ini penting agar program daerah bisa mendapat dukungan maksimal dari provinsi dan pusat,” tegasnya.
Lebih jauh Yusuf mengingatkan, ketidaksesuaian dokumen sering kali berujung pada revisi kebijakan yang mengganggu kesinambungan pembangunan.
Karena itu, proses penyusunan RPJMD perlu melibatkan lintas pemangku kepentingan sejak tahap awal.
“Sinkronisasi bukan formalitas, tapi fondasi agar pembangunan daerah tidak jalan sendiri. Harus ada integrasi sistem perencanaan dari pusat hingga ke daerah,” pungkasnya. (Mira/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post