DIALEKTIS.CO – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) setempat untuk segera menelusuri izin pembangunan pabrik PT Bontang Nitra Perkasa (BNP).
Hal itu mencuat, saat legislator itu memimpin jalannya rapat kerja Komisi B terkait proyek bahan peledak, Senin (5/5/2025).
Winardi menyayangkan saat mendapati dinas tersebut tidak mengetahui informasi perizinan terkait pabrik yang akan memproduksi amonium nitrat dan asam nitrat tersebut.
“DPM-PTSP untuk segera ke sana (BNP dan Black Bear). Semua izinya harus diperjelas, ini masalah fundamental. Jangan main-main,” tegasnya.
Winardi menekankan beberapa hal yang harus segera diperjelas DPM-PTSP.
Diantaranya, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB), serta izin lingkungannya Black Bear. Selaku perusahan yang disebut-sebut akan membawahi pabrik bahan peledak tersebut.
Menurutnya hal ini dinilai sangat krusial sebab ditenggarai perusahan itu belum memiliki izin mendasar tersebut padahal sudah lama beroprasi.
“Nanti terus kemonukasi dengan kami. Di awal, harus segera menemui mereka. Beri tenggat waktu untuk Black Bear, segera menyelesaikan dulu izin PBG,” tuturnya.
Winardi meminta DPM-PTSP untuk menelusuri izin oprasional pabrik yang berjalan saat ini. Jika menggunakan PT Black Bear, segera cocokkan dengan jenis usahnya di OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Lebih jauh, Winardi menyatakan apa yang dilakukan ini semata-mata bentuk cinta dan tanggungjawab bersama terhadap Kota Bontang.
Senada, Anggota Komisi B DPRD Bontang Nursalam mendorong DPM-PTSP untuk bersikap berani menegakkan aturan. Hal ini dirasa penting, agar pemerintah daerah memiliki wibawa di depan investor.
“Harus berani, buatkan surat teguran disertai tenggat waktu untuk menyelesaikan PBG-nya. Kalau tidak dipenuhi, bisa saja ditutup sementara,” ucapnya.
Menanggapi itu, Kepala DPM-PTSP Bontang Aspianur menyampaikan terimakasihnya atas masukan dan arahan dari DPRD. Pihaknya berjanji akan menindak lanjuti hasil rapat kerja Komisi B ini.
“Kami akan segera mendatangi PT Black Bear, terkait perizinan dan rencana proyek bahan peledak ini. Serta kami juga akan meninjau sejumlah rencana investasi lainnya, termasuk proyek pabrik Soda Ash,” sebutnya.
Sebelumnya ramai diwartakan, pabrik untuk bahan baku alat peledak akan dibangun lagi di Bontang. PT Bontang Nitra Perkasa (BNP) akan memproduksi amonium nitrat dengan kapasitas 180 ribu ton dan asam nitrat dengan kapasitas produksi 140 ribu. Keduanya merupakan bahan baku industri alat peledak di Indonesia.
Untuk memastikan hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Piek Budyakto mengunjungi lokasi rencana pembangunan pabrik Amonium Nitrat (Phrill) oleh PT BNP di Bontang, Selasa 21 januari 2025 lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Mayjen Piek Budyakto oleh Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan (Dirtekindhan) Direktorat Jenderal Pothan Kemhan, Marsma TNI Dedy Laksmono, beserta tim dari Subdirektorat Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kaltim.
“Kami mengapresiasi rencana pembangunan pabrik ini. Sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor, terutama di sektor bahan baku industri bahan peledak,” katanya dikutip dari akun resmi Kemhan, @kemhanri. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking.news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di lin https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post