Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bontang, Ahmad Faisal menyoroti kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota setempat. Ichal menilai, Ahmad Aznem selaku Kadisnaker Kota Bontang tak becus dalam menjalankan tugasnya.
“Kami mendukung Komisi I DPRD yang meminta Pjs. Wali Kota untuk menegur Kepala Disnaker. Bahkan kalau KNPI tegas, non jobkan dan ganti saja memang tidak becus bekerja kok,” ujarnya saat menghubungi dialektis.co, Kamis (29/10) Pagi.
Menurutnya, jika Kadisnaker memahami tugas pokok dan fungsinya (tufoksi). Komsi I DPRD tidak perlu sampai harus mengagendakan rapat hingga ketiga kalinya untuk persoalan yang sama. Ada kesan sengaja dibuat berlarut-larut.
Kadisnaker selaku kepanjangan pemerintah daerah harusnya bersikap responsif saat terjadi persoalan ketenaga kerjaan. Harus ada solusi dan pencegahan jauh-jauh hari.
“Hampir setiap persoalan ketenaga kerjaan selalu berlarut penyelesaiannya. Mana sih persoalan ketenaga kerjaan yang diselesaikan Aznem selama dia menjabat, semuanya hilang ditelan bumi, kasian pekerja. Kalau becus harusnya sudah bisa diselesaikan dari awal,” cecarnya.
Dicontohkannya, persoalan yang menyangkut hak normatif pekerja harusnya dapat segera diselesaikan. Dibutuhkan ketegasan dari seorang Kepala Disnaker, dan ia menilai hal itu tak dimiliki Kadisnaker Bontang.
Lebih jauh, Ichal menyoroti fungsi pengawasan perusahaan yang sangat lemah dijalankan Disnaker. Terbukti dengan banyaknya persoalan normatif yang dialami pekerja, seperti tidak memiliki kontrak kerja, BPJS, gaji tak standar dan lainnya.
“Jadi ranah Disnaker untuk memastikan setiap investor yang masuk ke Bontang untuk mematuhi aturan Undang-undang Ketenaga Kerjaan dan Perda Ketenaga Kerjaan. Dari awal memang, fungsi pengawasaannya memang lemah,” tegasnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya pada Senin (26/10) lalu. Komisi I DPRD Bontang terpaksa rapat dengan kursi kosong lantaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan PT. Panglima Siaga Bangsa kompak tidak menghadiri undangan rapat dengan pendapat tersebut.
Saat itu, sejumlah anggota Komisi I Bakhtiar Wakkang, Rusli, Abdul Haris dan Ma’ruf Effendi tampak tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Lantaran rapat yang sejatinya akan membahas upaya penyelesaian laporan sejumlah tenaga keraja, terkait persoalan normatif ketenaga kerjaan seputar upah, insentif, serta gugaan intimidasi kepada pekerja di lingkup PT Panglima Siaga Bangsa. Terpaksa kembali harus tertunda untuk kedua kalinya. (Yud/DT).
Discussion about this post