Dialektis.co – Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di Kota Bontang, kembali menyita perhatian. Betapa tidak. Dalam tujuh bulan terakhir saja polres setempat sudah menerima 33 kasus asusila yang menyasar anak di bawah umur.
Jumlah yang sangat besar untuk sebuah kota kecil dengan total penduduk yang tak sampai 200 ribu jiwa. Patut diduga kasus yang terjadi lebih banyak dari itu. Saat pelakunya orang dekat, dipandang sebagai aib. Harus disembunyikan, hingga tidak mengambil jalur hukum.
Isu lonjakan angka kekerasan ini, sudah mestinya dilihat tidak sekadar statistik kasus kriminal. Redaksi menilai, ia juga cerminan kondisi sosial di sekitar kita yang semakin mengkhawatirkan. Terlebih banyak kasus, jika ditelusuri persoalannya kemiskinan.
Data berbagai lembaga menggambarkan relasi yang kuat antara isu kesejahteraan sosial dengan prevalensi kekerasan domestik, higga kriminalitas. Apakah itu sebuah kebetulan? Negara harus hadir menghidupkan harapan yang menghilang.
Moral dan hukum seolah kehilangan daya cengkeramnya. Maka, pemerintah harus lebih serius mengatasi kesenjangan sosial. Dengan, membuka akses lapangan kerja, dan memperkuat jaring pengaman sosial.
Akses pendidikan juga tak kalah penting dalam mengatasi kemiskinan. Mereka harus diangkat pengetahuannya. Memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dan memuliakan warga miskin. Program, Sekolah Rakyat yang ditawarkan pemerintah pusat misalnya. Bisa dijemput untuk kebutuhan jangka panjang.
Sudah lah, jangan terus terbuai dengan lebel kota kaya. Tak dapat dipungkiri, begitu banyak warga di luar sana yang jadi kelompok rentan. Jika terpeleset sedikit saja, mereka akan kembali jadi PR besar mengatasinya.
Redaksi melihat, tanpa intervensi yang menyentuh akar. Ibarat alarm, angka kekerasan pada perempuan dan anak akan terus berbunyi. Kekerasan yang terjadi di sekitar kita bisa jadi bukan semata kejahatan, tapi fenomena sosial akibat mereka yang selama ini terpinggirkan.
Desakan hukum pelaku seberat-beratnya tentu kita dukung demi rasa keadilan bagi korban. Tapi, kami melihat, mengatasi kekerasan tidak cukup dengan tindakan hukum semata. Ia harus dimulai dari keberanian untuk melihat kemiskinan sebagai masalah utama dan mulai menanganinya secara serius.
Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang turut menyatakan keprihatinannya sekaligus menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.
Menariknya, ia juga menyoroti faktor-faktor lain yang memicu tindakan bejat tersebut. Salah satunya adalah kemiskinan yang membuat keluarga tinggal di tempat sempit dan memicu celah terjadinya pelecehan.
“Mohon maaf ya, kemiskinan seringkali identik dengan kekufuran. Tinggal di ruang sempit, satu kamar ramai-ramai, bisa lihat paha, dan sebagainya. Apalagi kalau ada ayah tiri, itu sangat rawan,” tuturnya saat ditemui wartawan.
Menurut Neni, situasi semacam itu bisa memunculkan rangsangan seksual dan akhirnya berujung pada tindakan kriminal, terutama jika tidak ada kontrol spiritual dalam keluarga.
Pernyataan itu pun, sempat ramai menuai tanggapan warganet di media sosial. Baik yang mendukung pernyataan itu, maupun yang mencibir.
Redaksi sendiri, mendukung pernyataan itu. Tinggal, tugas kita mengawal. Agar ada solusi kongkrit, tidak sekedar berhenti sebagai pernyataan. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post