Singgung Potensi Gangguan, Ketua Bawaslu RI Usul Pilkada 2024 Ditunda

DIALEKTIS.CO – Menyinggung potensi gangguan keamanan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Rahmat Bagja mengusulkan penundaan Pilkada 2024.

“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” kata Bagja dalam keterangannya, Kamis (14/7/2023).

Hal itu disampaikan Ketua Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (13/7/2023) dilansir dari detikNews.

“Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak,” lanjutnya.

Dia menyinggung sejumlah potensi gangguan jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Salah satunya masalah keamanan.

“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” jelasnya.

Bagja juga menyebut ada beberapa masalah lain seperti pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pilkada seperti surat suara, dan beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

Selain itu, dia juga menyinggung belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Bagja juga menyinggung maraknya politik uang. Dia menyebut belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye menjadi salah satu masalah.

Bagja kemudian bicara pengalaman pemilu sebelumnya. Dia mengatakan banyak kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, penyebaran hoax dan sebagainya yang timbul pada pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dia mengatakan Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan melalui berbagai strategi.

“Kami melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu (IKP), melakukan program pendidikan politik dan memperluas pengawasan partisipatif,” imbuhnya. (detikNews).