Dialektis.co – Tragedi runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny, di Sidoarjo mendapat sorotan dari anggota DPR RI. Terlebih, kabarnya pemerintah akan menggelontorkan perbaikan dengan menggunakan APBN.
Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya dengan tegas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Politisi Golkar itu menegaskan mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan,” kata Atalia kepada wartawan, di Jakarta (11/10/2025).
Rencana penggunaan APBN tersebut dinilai belum final, harus mengkaji secara hati-hati. Kata dia, sangat penting untuk turut memahami kegelisahan masyarakat.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu. Sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Atalia menegaskan saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut. Baginya, proses hukum harus ditegakkan dengan serius.
“Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tuturnya.
Negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Tapi, kata dia bukan hanya di Al Khoziny.
Ada ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko yang lebih membutuhkan. Ia menekankan dalam kasus runtuhnya ponpes yang menelan banyak korban ini, proses hukum harus dikedepankan.
Senada, anggota DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, juga mendorong penelusuran lebih jauh sebelum pemerintah membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan duit APBN.
Saleh mewanti-wanti jangan sampai ponpes yang terkesan salah malah dibantu APBN.
“Di sini masalahnya, Pemerintah tentu harus menelusuri masalah ini. Jangan sampai, ponpes yang terkesan salah, malah justru dibantu dari APBN,” kata Saleh.
Saleh menilai banyak ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain yang lebih berhak dibantu pemerintah. Ia menyebutkan membantu Ponpes Al-Khoziny bakal memunculkan kecemburuan.
Terpisah sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebut untuk sementara dana perbaikan ponpes yang rubuh tersebut akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Namun, ia tak menutup kemungkinan dana tersebut juga diperoleh dari pihak swasta.
“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkap Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10) lalu. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post