DIALEKTIS.CO – Lurah Tanjung Laut, Bontang Selatan, Azidah meminta program normalisasi dan pelebaran jalan di Simpang 4 Tanjung Laut untuk segera dilakukan.
Saat terjadi hujan, salah satu kawasan terpadat di Kota Bontang tersebut selalu menjadi titik bajir. Sebab di lokasi itu tidak dilengkapi parit atau drainase yang memadai.
Azidah menegaskan usulan pembangunan parit di kawasan RT 27 tersebut telah diupayakan sejak tahun 2004 namun selalu kandas. Untuk itu ia berharap program ini dapat menjadi prioritas pengerjaan di tahun anggaran 2021.
“Ini selalu masuk dalam usulan prioritas kami di Musrenbang,” ujarnya di tengah-tengah kunjungan lokasi Komisi III DPRD Bontang, Senin (8/2/2021).
Terangnya, penyelesaian persolan banjir di lokasi tersebut mesti segera dilakukan. Terlebih lokasinya berdekatan dengan Bontang City Mall (BCM) yang progres pembangunannya telah mencapai 60 persen.
Jika drainase belum diselesaikan, dikhawatirkan banjir akan semakin parah.
Selain pembangunan parit. Kata Azidah, dibutuhkan juga perluasan badan jalan. Guna menyesuiakan laju pertumbuhan pembangunan dan pertambahan jumlah kendaraan masyarakat di wilayah sekitar.
“Jalan ini nantinya akan padat sekali, penting untuk mencegah potensi kemacetan dan kecelakaan,” terangnya.
Senada, Kabid Bina Marga PUPRK Bontang, Bina Antariansyah membenarkan banjir yang kerap terjadi di lokasi tersebut lantaran tidak adanya drainase. Sehingga menyebabkan genangan air terus terjadi.
Jalan keluarnya harus ada pembebasan lahan di sudut jalan untuk pembangunan drainase. Pembebasan ini juga dapat dilakukan untuk kebutuhan perluasan jalan serta trotoar. Lahan yang dibutuhkan sekira 10 meter.
Terangnya upaya komunikasi terkait pembebasan lahan dengan pemilik juga telah dilakukan. Persoalannya pemilik lahan tidak bersedia membebaskan lahannya sebagian, hanya mau dibebaskan jika secara keseluruhan.
“Kalau dibebaskan semua, sisanya bisa difungsikan jadi kantor. Kita belum tau juga estimasi anggarannya, jika disetujui baru nanti ada tim apresial yang menilai aset yang akan dibebaskan,” terangnya.
Bina memprediksi tahun 2021 ini pemerintah baru dapat menyelesaikan pembebasan lahan. Setelah rampung, baru pihaknya membuat perencanaan pembangunan drainase dan pelebaran jalan.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menegaskan persoalan ini akan menjadi prioritas pengerjaan yang diselesaikan pada tahun anggaran 2021 ini. Untuk itu, hal ini akan segera ditindak lanjuti dalam rapat kerja lanjutan.
“Ini mendesak untuk dikerjakan. Kalau target saya, anggaran perubahan kita alokasikan untuk penyelesaiannya,” pungkasnya. (Yud/DT).